Dengan Hormat.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diundangkan pada 31 Maret 2023. Aturan ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai UU. Aturan ini menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional bersyarat.

Penerbitan UU ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global. UU Cipta Kerja berisikan 1.127 halaman dan 186 pasal. Ruang lingkup UU ini mengatur kebijakan strategis cipta kerja yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, serta kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu, aturan ini meliputi kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Salah satu pasal yang menjadi sorotan terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak di Pasal 59. Ada pula masalah skema penetapan upah minimum yang dapat dilakukan pemerintah dalam keadaan tertentu di Pasal 88F.

Untuk perusahaan haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi diatas untuk itu kami dari Lembaga PKPSD Indonesia mengharapkan keikutsertaan pimpinan/staf perusahaan dan HR terkait bimtek tersebut diatas yang didukung oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya.