Dalam Rangka Untuk Mempermudah Dan Mempercepat Arus Barang Di Pelabuhan, Pemerintah Telah Menetapkan Kebijakan Untuk Penyederhanaan Tata Niaga Impor Melalui Pergeseran Pengawasan Ketentuan Larangan Dan / Atau Pembatasan (LARTAS) Dari Border Ke Post Border. Untuk Penyederhanaan Lartas Ke Post Border Dilakukan Dengan Pengurangan Pengawasan Di Border Dari Total 10.826 Code HS, Sebanyak 5.229 Code HS (48,3%) Adalah Lartas Impor. Pada Prinsipnya Pengawasan Post Border Dilakukan Untuk Mempercepat Pengeluaran Barang Dari Pelabuhan Tanpa Menghilangkan Rantai Tata Niaga Impor.

 Sesuai Perkembangan Internasional, Dimana World Customs Organization (WCO) Telah Menerbitkan HS Nomenclatur 2022 Dan Seluruh Anggota WCO Juga Telah Menerapkan HS Code 2022 Yang Terbaru ini. Pemerintah Indonesia Telah Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.10/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Yang Berlaku Sejak 1 April 2022. Artinya, Semakin Baik Pemahaman Terhadap Proses Ekspor Impor Maka Akan Semakin Dapat Mengantisipasi Timbulnya Biaya Tambahan Tak Terduga, Seperti Mengantisipasi Sanksi Administrasi Terhadap Total Kekurangan Pembayaran Bea Masuk & Keluar. Dalam Peraturan Lama Risalah Penetapan Notul Total Kekurangan Dikenakan Denda100 % -1000 % . Sedangkan Dalam Peraturan Baru Apabila Total Kekurangan Pembayaran Bea Masuk & Keluar Yang Terkena Denda Lebih 450 % Baru Akan Dikenakan Denda 1000 %.

Mengupas prihal tersebut maka kami dari Lembaga PKPSD Indonesia akan menggelar Pelatihan Nasional 2 hari dengan tema ”Tersebut diatas” yang didukung oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Pelatihan tersebut berfokus pada petunjuk pelaksanaan mekanisme kepabeanan & risalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022 yang bertujuan untuk menghindari kesalahan yang berdampak pada keterlambatan pengeluaran barang dan biaya tambahan akibat sanksi administrasi.

Kami harapakan Pelatihan ini akan mencapai maksud dan tujuan yang seoptimal mungkin, untuk itu kami mohon atas kebijaksanaan Bapak/ Ibu berkenan hadir atau mengutus staf perwakilan sebagai peserta sebagai upaya turut mendukung peningkatan keahlian staff terkaitnya dalam pelatihan kepabeanan tersebut.