Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), atau yang lebih dikenal dengan nama OSS (Online Single Submission) akhirnya resmi beroperasi. OSS versi 1.1 hadir dalam rangka untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan-perijinan dalam kegiatan usahanya yang berlaku di sebuah Kementrian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia, yaitu cukup melalui satu online sistem yang mana sebelumnya dilakukan selama ini melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sistem OSS versi 1.1 dibuat untuk memudahkan proses perizinan di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Sebab, banyak hal yang dalam sistem sebelumnya dianggap belum merepresentasikan kebutuhan para pelaku usaha meski niat baik pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha sungguh perlu diapresiasi.

Secara yuridis, sistem OSS versi 1.0 ini diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2018 oleh pemerintah dengan menerbitkan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sejak saat itu konsep pengajuan perizinan mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana proses pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Setelah setahun lebih OSS diimplementasikan, masih banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem ini masih terdapat kekurangan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa memperbaiki sistem OSS demi terciptanya iklim investasi yang semakin baik. Salah satunya dengan rencana penerapan OSS versi 1.1 yang akan mulai aktif menggantikan OSS Versi 1.0 pada tanggal 4 November 2019 pukul 00.00 WIB.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (P2B2R). Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Untuk memudahkan dan memberi pemahaman yang memadai terhadap implementasi OSS pasca diterapkannya PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Beresiko. Sehubungan dengan hal diatas kami dari “Lembaga Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Indonesia (LPK PSDI)” mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan Workshop Nasional ” Sosialisasi dan Implementasi Upgrade Sistem OSS Versi 1.1 Ke OSS Versi RBA dan Problem Solving Serta Mekanisme Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA”.

OSS-RBA merupakan sistem satu pintu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin. Sistem OSS-RBA telah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (informasi perusahaan), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (tata ruang terperinci) untuk pendirian kegiatan usaha. OSS juga terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Teknis dan Lembaga Daerah untuk izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan, sedangkan proses pendaftaran di OSS dan pengembangan usaha dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada Sistem OSS versi terbaru ini juga mewajibkan perusahaan untuk merubah dan/atau menyesuaikan Jenis Usaha Perusahaan yang tertuang pada Pasal 3 Akta Perusahaan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 upgrade KBLI 2020. Dengan maksud dan tujuan akan lebih memudahkan Perusahaan untuk memperoleh izin-izin apa saja yang wajib dimiliki dengan berdasarkan dengan Jenis Usaha/Kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan yang mendaftarkan diri pada OSS akan lebih memudahkan Perusahaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan legalitasnya dalam berbisnis.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi terkait transisi/migrasi system OSS 1.1 ke OSS RBA ini maka kami dari LPK PSDI akan membantu bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi tersebut dengan melalui BIMTEK online ataupun ofline ini. Terkait dengan hal itu juga Untuk Persiapan Penyampaian LKPM yang pelaporannya jatuh pada tanggal 1 – 10 April 2022 (per triwulan).

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang telah disahkan pada tanggal 5 Juni Tahun 2025, Sekaligus mengganti/mencabut peraturan lama PP No. 5 Tahun 2021.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatannya. Sementara untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengesahkan PP terbaru Tahun 2025 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission RBA) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA.

Untuk Mengetahui dan mendalami perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah disahkannya PP No 28 Tahun 2025 terbaru ini dan menggantikan Peraturan lama PP 5/2021, Kami dari Lembaga PKPSDI akan memberikan solusi dan informasi terupdate terkait Sistem OSS RBA dan LKPM OSS dalam Bimtek Nasional Dua Hari.